Agung widodo
KEBUMEN - Babinsa Desa Kuwaru Koramil 19/Kuwarasan, Kodim 0709/Kebumen, Serka Dani Siswoyo, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 di Aula Balai Desa Kuwaru, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026) malam.
Musdes tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat diarahkan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Dalam forum tersebut, pemerintah desa bersama unsur terkait mencermati data masyarakat dan melakukan verifikasi berdasarkan kondisi faktual. Proses tersebut dilakukan untuk menemukan sekaligus memperbaiki kemungkinan ketidaksesuaian data.
Serka Dani Siswoyo melalui keterlibatannya dalam Musdes turut mendukung upaya pemerintah desa menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih valid. Kehadiran Babinsa juga menjadi bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
“Verifikasi dan validasi data perlu dilakukan secara cermat agar kondisi masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan, ” demikian inti penyampaian Babinsa Desa Kuwaru dalam kegiatan tersebut.
Musdes dihadiri Forkopimcam Kuwarasan, Kepala Desa Kuwaru beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, Pendamping Desa, para Ketua RW dan RT se-Desa Kuwaru, Ketua BUMDes, Tim Penggerak PKK, serta Ketua KDKMP Desa Kuwaru.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut membuat proses pencermatan data dapat dilakukan secara bersama. Informasi dari lingkungan masyarakat menjadi salah satu bahan penting untuk memastikan data yang dihimpun tetap relevan dan mutakhir.
Data sosial ekonomi yang lebih akurat diharapkan dapat mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Musdes DTSEN 2026, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan unsur kewilayahan terus diperkuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun basis data yang lebih valid sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan dan program bagi masyarakat.
(Pendim0709)
Updates. 
